Kepala Balitbang: Kualitas Perlu Ditingkatkan, Pendirian SMK Baru Perlu Dibatasi

Pada hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional SMK, Kamis, 5 April 2018, Totok Suprayitno Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan di Kota Depok. Turut mendampingi Kabalitbang dalam pemantauan UN SMK adalah Tamrin Kasman Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Bambang Suryadi Ketua BSNP, M. Thamrin Kepala Dinas Pendidikan Depok, Dadang Ruhiyat Kepala Kantor Cabang Dinas Jawa Barat, dan tim dari sekretariat UN.

Sasaran pemantauan difokuskan pada dua SMK, yaitu SMKN 1 dan SMK Taruna Bhakti Depok, sebagai representasi dari SMK Negeri dan Swasta. Di Kota Depok ada 127 SMK, dengan rincian 4 negeri dan 123 swasta.

Kedua SMK tersebut melaksanakan UNBK dengan jumlah peserta 496 orang untuk SMKN 1 dan 549 orang di SMK Taruna Bhakti. Pelaksanaan UNBK di masing-masing sekolah dijadwalkan dalam dua sesi setiap hari.

M. Thamrin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depak mengatakan bahwa di Kota Depok ada 127 SMK. Dari jumlah tersebut, 4 negeri dan 123 swasta. Tahun ini seluruh SMK di Kota Depok telah melaksanakan UNBK. Dalam pelaksanaannya, ada yang mandiri dan ada juga yang bergabung. 

Merespon kondisi SMK di Kota Depok, Totok Suprayitno Kepala Balitbang mengatakan jumlah SMK swasta dan negeri perlu dibatasi. “Pembatasan ini dimaksudkan untuk penguatan pendidikan kejuruan dengan cara menciptakan keunggulan untuk SMK di daerah tertentu. Di Depok, misalnya, jika Teknik Komputer Jaringan bisa menjadi SMK unggulan”, ucap Totok yang pagi itu dalam kapasitasnya mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendadak ada tugas penting sehingga tidak dapat memantau pelaksaan UN SMK.

Menurut Rochmatul Kholil Kepala SMKN 1 Depok, selama tiga hari pertama pelaksanaan UNBK, secara umum berjalan lancar. Gardu listrik di dekat sekolah sempat rusak, tapi pihak PLN langsung mengambil tindakan dengan memasang gardu sementara, sehingga pasokan listrik selama ujian tetap stabil, tanpa ada masalah. 

Sementara itu  Bambang Suryadi Ketua BSNP mengatakan perlu ada moratorium pendirian SMK baru, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa diikuti oleh Dinas Pendidikan di Provinsi lain dengan maksud supaya keunggulan SMK bisa lebih fokus”, ucapnya seraya menambahkan peran Pimpinan Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan kejuruan sangat strategis